Tak Dicairkan, DD Terancam Dipangkas

Tak Dicairkan, DD Terancam Dipangkas

\"\"

BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberi tuguran keras untuk Provinsi Bengkulu. Teguran itu dilakukan lantaran sampai saat ini, pencairan anggaran dana desa (DD) di 1.341 Desa yang ada di 9 kabupaten sebesar Rp 946 miliar itu bulum juga dilakukan. Jika dalam waktu pencairan tahap pertama belum juga dicairkan, maka DD yang akan diberikan kepada desa terancama akan dipangkas pada tahun 2019 mendatang. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendes PDTT RI, Anwar Sanusi mengatakan, pemotongan itu sebenarnya tidak harus terjadi. Tinggal lagi, setiap pemerintahan desa maupun pemerintah daerah bersama-sama untuk cepat melakukan upaya pencairan DD tersebut.

\"Jangan sampai ada pemangkasan. Silahkan dicairkan, agar DD dapat direalisasikan 100 persen,\" terang Anwar kepada BE, saat usai menggelar audensi bersama Plt Gubernur Bengkulu, di Kantor Gubernur Bengkulu, kemarin (8/2).

Dikatakanya, pemerintah daerah dan pemerintah dasa, harus sama-sama mencari akar permasalahaanya DD itu belum bisa dicairkan. Jika terdapat masalah regulasi, maka harus dicari jalan keluarnya. Jika perlu sampaikan Kemendes PDTT RI, untuk mencari solusi, agar masalah tersebut bisa diselesaikan. \"Persoalannya ada dimana, kalau soal kebijakan, ya kita akan melakukan asistensi biar ada solusi,\" paparnya.

Percepatan pencairan sanga penting untuk dilakukan. Terlebih saat ini, pemerintah pusat telah membaut regulasi baru, dengan cara pencairan tiga kali selama satu tahun, agar realisasi dilapangan bisa 100 persen. Pencairan tiga tahap itu, meliputi pencairannya 20 persen tahap pertama, kedua 40 persen dan tahap ketiga 40 persen.

\"Kita tidak ingin ada delay cukup panjang, hingga menghambat dari sisi realisasi DD itu,\" tambah Anwar. Menurut Anwar, Kemendes PDTT RI telah menuntut setiap desa untuk merealisasikan DD itu sampai 100 persen. Realisasinya tetap dituntut untuk keperluan pembangunan infrastruktur, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sarana olehraga dan program unggulan desa. Tidak hanya itu, DD juga bisa digunakan untuk program padat karya tunai. Program itu, nantinya diharapkan akan membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat di desa. \"Harapan kita di Bengkulu juga terbuka lebar lapangan pekerjaan,\" ungkapnya.

Tidak hanya itu, DD juga difungsikan untuk penanggulangan kemiskinan. Bagi desa yang dinilai sebagai desa tertinggal, maka anggaran DD-nya akan mendapatkan lebih besar dibanding dengan desa lainnya. \"DD-nya lebih besar, agar penanggulangan kemiskinan di desa juga dapat diatasi,\" tandas Anwar. (151)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: